Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi LKPJ Bupati TA 2022

Magetan, Ramah Publik. com –Ketua DPRD Sujatno, SE, MM Adakan Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi LKPJ Bupati TA 2022, DPRD Magetan menyoroti kinerja pemkab Magetan dalam menjalankan APBD tahun 2022. Setidaknya ada lima indikator capaian yang belum tercapai.

Hal ini terungkap dalam Rapat paripurna istimewa DPRD Magetan dalam agenda Keputusan DPRD tentang rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2022 di ruang paripurna Rabu (3/5/2023).

Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022. Selama pembahasan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022, Gabungan komisi A, B, C, dan D telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan secara maraton mulai tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023. Rapat tersebut digelar di ruang rapat DPRD Magetan. Rabu (3/5/2023).

Wakil Ketua DPRD Magetan Nur Wakhid, SH, menyampaikan, gabungan komisi A, B, C dan D juga menilai bahwa data capaian dan paparan perangkat daerah telah cukup menyajikan kinerja outcome / impact (dampak) sebagai hasil proses koordinasi kerja lintas perangkat daerah yang sangat sinergis. Namun demikian, gabungan komisi A, B, C dan D melihat belum cukup nampak skenario pembangunan tahun 2022 yang menunjukkan perangkat daerah mana yang mewujudkan tema pembangunan sebagaimana dituangkan dalam RKPD tahun 2022. Yaitu “Peningkatan Stabilitas Ekonomi dan Produktifitas Usaha Didukung Penguatan Infrastruktur dan Kepariwisataan,” jelas Nur Wakhid.

IKU (Indikator Kinerja Utama) Kabupaten Magetan merupakan alat untuk mengukur keberhasilan RPJMD dalam pencapaian visi dan misi Bupati Magetan periode 2018-2023. “Dari 22 IKU Kabupaten Magetan, terdapat 15 IKU yang mencapai target dan terdapat 7 IKU yang tidak mencapai target,” pungkas Nur Wakhid.

Adapun indikator sasaran daerah yang capaiannya tidak memenuhi targetnya adalah Nilai PDRB kategori perdagangan, Nilai PDRB kategori pertanian, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Presentasi desa tangguh bencana tingkat madya, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik. Bupati Magetan Dr. Drs. H Suprawoto ,SH,Msi menyampaikan, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

Kewajiban tersebut sudah dipenuhi dengan menyampaikan LKPJ pada rapat paripurna serta telah dibahas oleh anggota gabungan DPRD yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Magetan. LKPJ tersebut dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi secara lengkap yang mencerminkan kinerja bupati selama tahun anggaran 2022

Ketua DPRD Sujatno ,SE,MM menyampaikan ada beberapa indikator dalam laporan LKPJ Bupati TA 2022 yang belum tercapai dalam pelaksanaanya.” Ada lima target indikator yang belum tercapai oleh Bupati dalam pelaksanaan APBD TA 2022,” ujar Sujatno. kelima indikator tersebut adalah indikator nilai perdagangan, indikator pertanian, indek kualitas lahan, indek presentasi desa tangguh dan indek sistem pemerintah berbasis elektronik.

Disampaikan Sujatno yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan ini ada 22 indikator secara keseluruhan namun seperti yang dijelaskan tadi ada lima yang belum tercapai dalam pelaksanaannya.17 indikator yang sudah berhasil dijalankan agar dipertahankan dan ditingkatkan sedang indikator yang belum tercapai agar dijadikan bahan evaluasi bagi Bupati dalam penyusunan APBD Perubahan 2023 maupun rancangan APBD 2024 nanti.

Kurang lebih ada 41 rekomendasi yang disampaikam DPRD Magetan kepada Bupati Kepala daerah pemerintah Kabupaten Magetan.”Ini kita lakukan demi masyarakat magetan dan membangun Magetan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Selain itu ini merupakan sinergis DPRD dan Pemkab Magetan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sujatno,SE,MM Ketua DPRD ini berharap indikator indikator tadi dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan dapat dijadikan skala prioritas.

Selain itu tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga jadi fokus dewan dan juga harus jadi perhatian Bupati. Tingkat inflasi yang direncanakan sekitar 2 % ternyata masih di angka 5%, sedang pertumbuhan ekonomi direncanakan 5% baru terealisasi sekitar 3%saja, ” Pungkas Ketua DPRD Sujatno, SE, MM. (Adi Kurnia/Adv)