NGAWI,Ramahpublik. Com- Polres Ngawi Polda Jatim mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder Kab. Ngawi di Ruang Guyub Polres Ngawi, pada Kamis (4/7/2024)
Kapolres Ngawi AKBP Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Wakapolres mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut untuk melakukan pengamanan kegiatan masyarakat menjelang 1 Suro yang jatuh pada Minggu (7/7/2024) dan selama bulan Muharam tahun 2024
“Kegiatan 1 Muharam menjadi atensi dari Polri,” kata Wakapolres Ngawi Kompol Achmad Robial, S.E., S.I.K., kemarin (4/7).
Robi, sapaan akrab Wakapolres Ngawi tersebut juga mengatakan ada beberapa hal yang menjadi atensi.
Salah satunya adalah konfoi kendaraan. Apalagi kendaraan roda dua yang tidak sesuai speksifikasi. Mulai dari penggunaan knalpot brong dan tidak menggunakan helm. Dia mengatakan jika ada konvoi kendaraan roda dua yang tidak sesuai, akan langsung ditindak tegas dengan tilang.
“Kita butuh bantuan dari instansi terkait untuk melakukan pengamanan, pentingnya sinergitas untuk menjaga keamanan wilayah Ngawi,” terangnya.
Hasil dari rapat koordinasi itu, perguruan pencak silat dan polsek akan memetakan daerah rawan. Guna dilakukan pembinaan.
Polres Ngawi juga akan gencar sosialisasi ancaman hukuman terkait pelanggaran perguruan silat. Sebab penegakan hukum merupakan solusi terakhir terhadap anggota perguruan yang melanggar. “Kita kawal agar kegiatan Suroan nanti, dapat berjalan dengan aman dan lancar,” terangnya.
Wakil Bupati Ngawi sekaligus Ketua IPSI Ngawi Dwi Rianto Jatmiko berharap kegiatan suroan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Dia mengatakan bahwa menjaga kondisi aman selama Suroan tidak hanya beban pihak kepolisian dan TNI. Namub menjadi tanggung jawab semua.
“Minimal dari pelatih sudah memberi himbauan kepada siswanya untuk tetap menjaga kondusifitas di Wilayah Ngawi,” ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa yang perlu diwaspadai unggahan di sosial media. Menurutnya gesekan antar perguruan tinggi salah satunya akibat gesekan antar perguruan di sosial media. Unggahan provokatif perlu dihindari. Karena 80 persen gesekan yang terjadi, dipicu melalui unggahan media sosial.
“Kita juga memerintahkan Diskominfo untuk ikut pengawasan melalui sosial media,” terangnya. (Kurnia)
